Pontianak – Ketua DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Kalimantan Timur, Munip dalam pelantikan dan pengukuhannya pengurus DPD PKDI Kalimantan Barat yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (9/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Munip menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD PKDI Kalimantan Barat. Ia mengaku bangga dapat hadir sekaligus bersilaturahmi dengan para kepala desa dari berbagai daerah.
"Alhamdulillah, hari ini kami merasa bangga dan berbahagia bisa membersamai teman-teman DPD PKDI Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengukuhan pengurus. Ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan kepala desa," ujarnya.
Munip, menjelaskan, sesuai arahan Ketua Umum PKDI, organisasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala desa guna memperkuat solidaritas serta bersama-sama membangun dan memajukan desa.
Kedua, organisasi menjadi sarana peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para kepala desa. Menurutnya, selain memimpin pemerintahan desa, para anggota juga dapat belajar mengelola organisasi hingga tingkat provinsi dan nasional.
"Melalui organisasi ini kami tidak hanya belajar memimpin masyarakat di desa, tetapi juga belajar memimpin organisasi yang lebih besar sehingga kemampuan kepemimpinan terus berkembang," katanya.
Ketiga, PKDI berkomitmen mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.
"Kami diminta untuk tegak lurus satu komando dalam mendukung program-program pemerintah. Harapannya, jika desa maju maka Indonesia juga akan semakin jaya," tegasnya.
Munip, juga mengungkapkan perkembangan organisasi PKDI di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, pada Januari 2026 sebanyak 25 kepala desa telah menyatakan bergabung, sementara hingga saat ini sekitar 40 desa telah terkonfirmasi menjadi anggota PKDI dari total 814 desa yang ada di Kalimantan Timur.
Ke depan, DPD PKDI Kalimantan Timur akan melanjutkan pembentukan kepengurusan di tingkat DPC kabupaten dan kota sebagai upaya memperkuat organisasi hingga ke daerah.
Terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Munip menilai hal tersebut menjadi peluang besar bagi desa-desa di Kalimantan Timur. Menurutnya, desa-desa yang berada di sekitar kawasan IKN harus dipersiapkan agar mampu menerima manfaat dan dampak positif dari pembangunan nasional tersebut.
"Kami berharap desa-desa di sekitar IKN mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik dari sisi pembangunan sarana, prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat desa dapat ikut merasakan manfaat hadirnya IKN," pungkasnya.(Sabirin)
Social Header